JAKARTA – Inforayanews.co.id, – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mengungkap dari perluasan sampling dan pengujian terhadap produk sirup obat yang ditemukan mengandung EG -DEG melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, diduga kuat didalam kandungan obat sirup tersebut diketahui terdapat tiga industri farmasi yang memiliki produk obat sirup tercemar EG-DEG yang telah banyak menelan korban jiwa anak-anak kecil yang tidak bersalah.

Untuk itu sudah selayaknya pertanggung jawaban hukum dibebankan kepada pelaku usaha (pimpinan perusahaan dan / atau korporasinya) karena dianggap telah melakukan pelanggaran tersebut, apalagi baru-baru ini ditemukan fakta adanya penggunaan zat yang melebihi ambang batas tersebut berasal dari jenis industri yang harganya lebih murah dibandingkan obat untuk jenis makanan / minuman, hal ini merupakan unsur kesengajaan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, selain tanggungjawab hukum pidana sebagai akibat perbuatan pidananya perlu juga pelaku usaha tersebut dibebankan adanya restitusi pelaku usaha agar keluarga korban mendapatkan penggantian untuk segala biaya pengurusan anaknya yang telah meninggal dunia.

Terhadap adanya kejadian tersebut, Ulung Purnama,SH,MH. Selaku direktur Kajian dan Bantuan Hukum (KBH) Wibawa Mukti mendorong kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan restitusi bagi pelaku agar para keluarga korban mendapatkan ganti rugi dalam mengajukan pemeriksaan perkara pidana, karena akibat penggunaan EC-DEG yang melebihi ambang batas sehingga berakibat fatal dan telah memakan banyak korban anak kecil yang meninggal dunia hingga mencapai ratusan jiwa, hal itu diakibatkan adanya cemaran obat yang melebihi ambang batas tersebut, sehingga sejak awal penyidikan terkait tindak pidananya aparat penegak hukum juga harus menerapkan restitusi dalam penyelidikannya agar adanya penggantian kerugian bagi keluarga korban, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.terang Ulung Purnama saat di temui media inforayanews.co.id Rabu (02-11-22)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung, sambung Ulung Purnama,, “Yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Lalu yang disebut Korban adalah orang termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Ujarnya

“Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku terhadap:
Salah satunya pada Huruf (a) permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK, Restitusi merupakan Hak oleh karena itu Korban berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan / atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan / atau psikologis; dan / atau; kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. “Permohonan Restitusi tidak menghapuskan hak korban, keluarga ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata”. Ungkap Ulung Purnama

KBH Wibawa Mukti mengingatkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian RI dan juga Kejaksaan RI untuk mengedepankan adanya restitusi bagi para keluarga korban, karena akibat beredarnya obat sirup tersebut sehingga menyebabkan anak telah meninggal dunia, untuk itu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendapatkan ganti rugi, sebab tidak semua keluarga korban memiliki kemampuan untuk melakukan upaya hukum.

Oleh karena itu, masih menurut Ulung Purnama,”Sudah selayaknya Pemerintah mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan restitusi tersebut bagi setiap korban sehingga mengurangi penderitaan bagi keluarga korban dan bagi pelaku yang telah menyimpang dari aturan tersebut sudah selayaknya diberikan peringatan keras,” tegasnya

“Sebab hal itu sangat beralasan untuk penerapan restitusi dalam proses perkara pidana tersebut, selain itu dimungkinkan pula korban atau yang mewakilinya dapat mengajukan permohonan penetapan restitusi secara terpisah dengan mengajukan penetapan secara langsung ke Pengadilan Negeri tempat perkara berlangsung dan atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sebagai pemohonnya”. Pungkas Ulung Purnama (R4y)

 

2 thoughts on “Praktisi Hukum KBH Wibawa Mukti Mendorong Aparat Penegak Hukum Untuk Segera Lakukan Restitusi Bagi Keluarga Yang Menjadi Korban Obat Sirup”
  1. Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that I’ve truly loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write once more very soon!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!