KABUPATEN BEKASI – inforayanews.co.id, – Dinilai salah dalam pengelolaan Desa sehingga tidak taat dengan aturan, (AR) selaku Kepala Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini akhirnya menyusul teman sejawatnya Kades Lambangsari (PH) yang ditahan Kejaksaan Negeri Cikarang dalam kasus PTSL, pada hari jumat lalu (09/09/22).

Pasalnya AR diduga telah melakukan pungli dalam proyek PTSL, dari program PTSL ini ternyata banyak sekali menjerat Kepala Desa di seluruh Indonesia, serta termasuk Kades di Kabupaten Bekasi. kejadian ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi Kepala Desa yang menjalankan program pemerintah secara lebih baik dengan mentaati serta menjalankan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Atas kejadian seperti ini Badan Hukum Pendampingan Desa (BHPD-red) sangatlah prihatin jika masih saja ada oknum Kepala Desa yang terkena kasus pungli program PTSL, Ulung Purnama,SH,MH. dihadapan media Inforayanews.co.id menyatakan bahwa prihal adanya penangkapan yang dilakukan Kajari Cikarang kepada dua kepala desa di Kabupaten Bekasi tersebut sungguh sangat disayangkan dan hal seperti itu tentunya tidakkah dibenarkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh kedua oknum Kepala Desa tersebut. Senin (12/09/2022)

Sebagai Ketua Umum BHPD Ulung Purnama,SH,MH. justru meminta kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan fungsi pencegahannya dengan selalu mengingatkan tugas kepala desa agar pelayanan untuk masyarakat tetap berjalan sesuai aturan hukum yang ada, sehingga tindakan penegakan hukum bukan hanya obat sesaat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. terang Ulung Purnama

Adanya tindakan penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Cikarang, Sambung Ulung Purnama, ” Harus menjadi perhatian serius bagi APDESI sebagai wadah organisasinya Kepala Desa Kabupaten Bekasi agar lebih meningkatkan kesadaran bagi Kepala Desa  dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat sesuai dengan aturan hukum, selain itu pembinaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi harus secara aktif untuk menyikapi persoalan kepala desa agar tidak terulang kejadian yang sama mengingat Kepala Desa merupakan subjek dari pembinaan dinas BPMPD oleh karena itu peran penting dinas terkait yang membidangi kepala desa agar selalu memberikan pembinaan sehingga Kepala Desa menjadi taat degan aturan hukum yang berlaku di Negara ini, Ketua Umum BHPD juga berharap agar aparat penegak hukum untuk tidak jenuh memberikan edukasi dan pembinaan kepada kepala desa secara berkelanjutan”. Ujarnya

“BHPD sebagai bagian elemen masyarakat yang turut andil memberikan edukasi bagi Kepala Desa dalam melayani masyarakat, sering kali mengingatkan Kepala Desa dan  perangkatnya untuk menjalankan pelayanan desa sesuai ketentuan hukum yang ada,  terhadap adanya kasus PTSL yang kedua kalinya menimpa Kepala Desa tentunya hal seperti ini menjadi kode keras bagi seluruh Kepala Desa agar segera memperbaiki pengelolaan desa sesuai aturan sehingga pelayanan kepada  masyarakat berjalan dengan baik.pungkas Ulung Purnama(123d/geng)

7 thoughts on “Praktisi Hukum Ulung Purnama, SH,MH Sangat Prihatin Terhadap Dua Kepala Desa Yang Tersandung Masalah Hukum Kasus PTSL”
  1. I precisely had to appreciate you all over again. I do not know the things I could possibly have implemented without the entire thoughts discussed by you on such a theme. It has been the scary situation in my opinion, but being able to view a skilled technique you resolved that made me to cry over gladness. I’m grateful for your advice and sincerely hope you comprehend what a great job you’re doing educating others with the aid of your web blog. I am certain you’ve never encountered all of us.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!