KABUPATEN BEKASI – inforayanews.co.id, – Program Penyuluhan Hukum Desa terus dijalankan oleh Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD), sebelumnya dilakukan di Desa Sukabudi Kecamatan Sukawangi, program penyuluhan untuk hari ini Selasa, (08/06/2021) digelar dan dilaksanakan di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh Kepala Desa Pantai Hurip Suwandi HS, BPD, seluruh Perangkat desa, dan Bhabinsa.

Dalam kesempatan itu, Kades Suwandi HS menyampaikan sambutannya, “Saya berterima kasih kepada Tim LHPD yang diketuai Bpk.Ulung Purnama, SH.MH yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum di Desa Pantai Hurip”.

“Saya berharap seluruh perangkat Desa Pantai Hurip bisa mendapatkan pengetahuan hukum terkait persoalan-persoalan hukum di masyarakat dan bisa menyampaikan ke masyarakat secara benar dan apabila ada yang masih kurang memahami peserta yang hadir bisa bertanya langsung kepada Bpk.Ulung Purnama,SH.MH.”, ungkap Kades Suwandi HS.

Bhabinsa Desa Pantai Hurip, Peltu Syamsul dalam sambutannya acara menyampaikan , “Saya sangat apresiasi dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh LHPD, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada seluruh perangkat desa agar tetap menjaga Prokes mengingat wabah Covid-19 masih ada”.

Antusias dan keseriusan para perangkat desa menyimak paparan materi yang disampaikan oleh Ulung Purnama,SH.MH yang materinya sangat mudah dimengerti dan mudah dicerna sehingga menjadikan penyuluhan hukum pada hari ini terkesan begitu ramah dan peserta yang hadir juga sangat menikmati.

Acara berlanjut dengan sesi tanya jawab sehingga para peserta diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan terkait persoalan – persoalan hukum di masyarakat yang selama ini belum diketahui dan para peserta mendapatkan jawaban dari Ulung Purnama,SH.MH. Dalam sesi tanya jawab Ada 4 Orang peserta yang mengajukan 8 pertanyaan dan semua bisa dijawab dan dijelaskan secara detil dan rinci.

Sementara itu, Masum Salim selaku Amil atau pencatat P3N yang mewakili kantor urusan agama di wilayah Kecamatan Babelan sebagai salah satu peserta yang hadir, kepada media menuturkan ,”Kami sebagai peserta sangat berterimakasih kepada Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD-red) , karena telah memberikan program tentang penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga kami menjadi paham tentang hukum, program seperti ini patut kita dukung karena bernilai positif dan dalam penyampaian materinya juga mudah dimengerti, pungkasnya.(R4y-ST)

9 thoughts on “Pemdes Pantai Hurip Gelar Program Penyuluhan Hukum, Dalam Materi Yang Disampaikan Ulung Purnama,SH,MH Mudah Dimengerti Peserta”
  1. There is also cryptocurrency risk besides volatility, as no regulatory infrastructure is in place for cryptocurrencies. Nothing exists yet to back you up like the Federal Deposit Insurance Corporation does for U.S. bank customers. That means investors are entirely responsible for the security of any cryptocurrency spot holdings. The SEC has noted that with cryptocurrencies, there is “substantially less investor protection than in our traditional securities markets, with correspondingly greater opportunities for fraud and manipulation.” “Blockchain is a revolutionary solution that solves multiple issues inherent in the social, economic, and technological challenges we face today. Decentralization and self-sovereignty are not just concepts, but fundamental ideals that should be made available and accessible for all to benefit from. But those processes need to be carried out responsibly and securely. In order to drive adoption, security must be a priority for all developers, users, or speculators interacting with blockchains or smart contracts. I\’ve always thought the best way to protect something is to learn how to break it.” – Steven Walbroehl
    https://shanesqom285293.aioblogs.com/74360068/article-under-review
    Rug Pull Scam – Derived from the expression “pulling the rug out”. Variation of investment scheme where a developer attracts investors to a new cryptocurrency project (e.g., a new token or initial coin offering) through online crowdfunding, pumps up the value of the investment, and then pulls out before the project is built, leaving investors with a worthless currency. You might receive Form 1099-B from your trading platform for capital asset transactions including those from crypto. Regardless of whether or not you received a 1099-B form, you generally need to enter the information from the sale or exchange of all assets on Schedule D. You can use Form 8949 if you need to provide additional information for, or make adjustments to, the transactions that were reported on your 1099-B forms. You will also need to use Form 8949 to report capital transactions that were not reported to you on 1099-B forms. If more convenient, you can report all of your transactions on Form 8949 even if they do not need to be adjusted. Sometimes it is easier to put everything on the Form 8949.

  2. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic
    for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far.
    But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the
    source?

  3. Its such as you read my mind! You appear to grasp so much approximately this, such as you
    wrote the ebook in it or something. I believe that you just can do with some p.c.
    to pressure the message home a bit, but instead
    of that, this is fantastic blog. A fantastic read.

    I will certainly be back.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!