KABUPATEN BEKASI – Inforayanews.co.id, – , Hadirnya Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD) membawa harapan baru bagi seluruh kepala desa tentang pentingnya pengetahuan hukum dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan aturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Hal positif  adanya Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD), melalui Ketua Umumnya Ulung Purnama, SH.MH, melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada Kepala Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, SH.L.L.M, Senin (18/01/2021) di Kantor Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum LHPD Ulung Purnama, SH.MH. memperkenalkan lembaga yang dipimpinnya dengan memberikan Plakat LHPD kepada Kajari Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, SH sebagai bukti hadirnya Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD) agar bisa bersinergi.

Ketua LHPD Ulung Purnama, SH.MH. mengatakan,” Saya sangat berbahagia sekali hari ini bisa berkunjung dan bersilaturahmi dengan Ibu Kajari, setelah tertunda karena kesibukan beliau dan Alhamdulillah Ibu Kajari menyambut baik dengan hadirnya Lembaga Hukum Pendampingan Desa”.

“Ibu Kajari Kabupaten Bekasi menyambut  baik adanya Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD) karena sejalan dengan program Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi dalam penyuluhan hukum, saat ini Kejaksaan melaksanakan penyuluhan hukum perkecamatan, dengan hadirnya LHPD yang akan melaksanakan penyuluhan hukum ke setiap desa, sehingga diharapkan LHPD dapat memberikan tambahan pengetahuan hukum kepada masyarakat khususnya Kepala Desa dan dapat menjadi pendampingan hukum kepala desa”, terang Ulung Purnama,SH.MH.

Ketua Umum LHPD juga menyampaikan “LHPD selain melakukan penyuluhan hukum juga membantu pendampingan hukum yang bersifat non litigasi maupun Litigasi”.

“Diharapkan oleh Kajari dengan adanya peran serta LHPD, tidak ada lagi kepala desa yang tersandung permasalahan hukum”, tutup Ulung Purnama, SH.MH.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negri Cikarang R.Rara Rahayu Mahayu Dian Suryandari, SH, L.L.M sangat mendukung dengan adanya lembaga  yang memberikan pemahaman hukum kepada kepala desa. “Untuk itu diharapakan LHPD dan Kejaksaan dapat bersinergi dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dari KKN” paparnya.

Dengan hadirnya LHPD, lanjutnya, dapat membantu kepala desa dalam memberikan pengetahuan tentang hukum agar segala kebijakan yang diambil oleh kepala desa itu tidak menyalahi atauran dan bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, “Selain memberikan pendampingan hukum kepada kepala desa tentunya LHPD juga harus mampu mengarahkan kepala desa supaya selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan ataupun tentang pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD – APBN dan Banprov, pungkasnya.(R4y-ST)

18 thoughts on “Ketum LHPD Bersama Kajari Menjalin Sinergitas Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Seluruh Kades Di Kab.Bekasi”
  1. Hydroxychloroquine has been studied as a potential treatment for autoimmune skin disorders such as dermatomyositis and pemphigus vulgaris. buy hydroxychloroquine 200 mg Its immunomodulatory effects may help reduce skin inflammation and improve disease activity in some patients. However, evidence supporting the use of hydroxychloroquine for dermatologic conditions is limited, and further research is needed to establish its efficacy and safety.

  2. The global distribution of Ivermectin, especially in the form of ivermectin wormer for horses, highlights the complexities of international health policy and pharmaceutical regulation. While it has been embraced as a vital tool in certain countries, others have approached its use with caution, awaiting more definitive research. This disparity in acceptance and usage reflects broader issues of access to medicines, regulatory harmonization, and the influence of evidence-based medicine on public health decisions.

  3. One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!