Ketua LSM Benteng Bekasi Minta Kepada Aparat Penegak Hukum Untuk Lakukan Pemeriksaan Terkait Penggunaan Anggaran Covid 19 Di Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI – Inforayanews.co.id ,-Lambatnya kinerja Tim Gugus tugas Covid-19 selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi ke kawasan industri. Mengakibatkan adanya cluster industri karena meningkatnya penyebaran covid-19 disejumlah kawasan industri.

Bertambahnya jumlah yang terpapar covid-19 mayoritas para pekerja yang bekerja di perusahaan kawasan indutri. Hal ini, akibat lambatnya kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi turun ke kawasan industri, guna memantau penerapan protokol kesehatan yang ada dimasing-masing perusahaan.

” Adanya cluster industri sangat disayangkan terhadap kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi ketika disarankan untuk turun ke perusahaan memantau pemberlakuan PSBB di Kawasan Industri tidak dilakukan “, kata Turangga, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Bekasi.

Jauh sebelumnya Turangga menyarankan, ” Pemberlakuan PSBB pada perusahaan yang masih beroperasi di kawasan industri perlu adanya pemantauan secara ketat, agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi seperti sekarang ini hingga mencapai kurang lebih 22 perusahaan telah melaporkan karyawannya terpapar covid-19″.

” Sebaiknya Bupati bersama Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Bekasi turun ke kawasan industri melakukan sidak dan bersikap tegas bilamana perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan langsung diberikan sanksi atau penutupan pada perusahaan tersebut “, ujarnya.

Hal ini kata Turangga, ” Guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 di Kawasan Industri tidak terus bertambah dan Kabupaten Bekasi kembali menjadi zona hijau “.

Menurutnya, ” Tidak tertutup kemungkinan penyebaran Covid 19 akan terus terjadi di lingkungan perusahan bilamana tidak ada monitoring langsung dari Pemda Kabupaten Bekasi “.

“Bila perlu Bupati meminta kepada seluruh perusahaan yang masih beroperasi untuk melakukan ravid test terhadap karyawannya. Hal ini guna mengetahui terjadi tidaknya penyebaran Covid 19 di lingkungan perusahaan yang ada di kawasan industri,” paparnya.

Ketua LSM Benteng Bekasi menambahkan, ” Saya mempertanyakan terkait anggaran yang disediakan untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Bekasi yang jumlahnya sebesar Rp.240 Miliar serta anggaran refocusing dikemanakan selama ini, untuk apa dana tersebut karena melihat jumlah kenaikan positif Covid 19 yang semakin memprihatinkan”.

” Saya meminta kepada aparat penegak hukum dari Kejaksaan ataupun Kepolisian dan juga KPK untuk segera menindak lanjuti terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Bekasi agar masyarakat mengetahui secara jelas dan transparan”, tutupnya.(Red)