Ketua LHPD Ulung Purnama,SH.MH : Berharap Pilkades Serentak Di Era Wabah Pademi Covid 19 Tidak Menimbulkan Sengketa

Ketua LHPD Ulung Purnama,SH.MH : Berharap Pilkades Serentak Di Era Wabah Pademi Covid 19 Tidak Menimbulkan Sengketa

KABUPATEN BEKASI – Inforayanews.co.id, – Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi diputuskan akan digelar pada tanggal 13 Desember 2020, dimana ada 16 Desa yang akan melaksanakan Pilkades tersebut.

Pada hari ini Jumat (27/11/20) media mendatangi Ketua Umum Lembaga Hukum Pendampingan Desa (LHPD) Ulung Purnama, SH.,MH yang berkantor di Ruko Cortes Jababeka untuk dimintai pendapatnya terkait akan digelarnya Pilkades Serentak di Kabupaten Bekasi.

Ulung Purnama, SH.,MH mengatakan ” Saya berharap Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020, tidak menimbulkan sengketa hukum karena sejak awal tahapan pilkades sudah dijalankan secara optimal dengan menampung keberatan atau protes terkait hal proses pilkades tersebut”.

“Yang tentunya harus dijalankan sesuai tenggang waktu tahapan-tahapan pilkades, adapun terkait sengketa hanya berkaitan dengan penghitungan suara saja, namun jika tidak ada kepuasan dalam proses Pilkades harus di selesaikan dengan mekanisme hukum ke pengadilan untuk tidak membuat aksi berkerumun atau berdemo yang beresiko mengumpulkan orang banyak dan berakibat menambah penyebaran Covid-19”, jelasnya.

“Terkait hal ini LHPD mengingatkan Dinas terkait agar memonitor dan merespon setiap adanya permasalahan yang ada dari panitia pilkades supaya apa yang menjadi keluhan segera direspon dan diantispiasi, sehingga dapat menghindari adanya gugatan perkara pilkades meskipun demikian upaya hukum pilkades tetap dapat dilakukan jika peserta pilkades menemukan adanya kecurangan – kecurangan dalam proses tersebut”, Paparnya.

Ketua Umum LHPD mengatakan “Dengan sudah disepakati dan ditanda tangani secara bersama-sama adanya deklarasi kesepakatan damai oleh calon-calon kepala desa pada tanggal 19 Nopember 2020, yang disaksikan oleh Bupati dan unsur pimpinan daerah, LHPD berharap semua calon kepala desa beserta masyarakat bersama – sama menghormati dan menjalankan kesepakatan tersebut”.

“Untuk itu, ditengah wabah Covid-19 yang belum hilang dan masih terus mengancam kehidupan manusia, maka diharapkan kepada semua elemen masyarakat yang terlibat didalam proses pelaksanaan Pilkades untuk tetap selalu patuh dalam menjalankan Protokol Kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah”, tutupnya.(R4y.R.A)