Kades Lubang Buaya Undang BHPD Beserta BAWASLU Kab.Bekasi Dalam Memberikan Pembekalan Sekaligus Pemahaman Hukum Kepada Anggota PANTARLIH

KABUPATEN BEKASI – inforayanews.co.id, – Giat Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Pendampingan Desa (BHPD-red) bersama BAWASLU Kab.Bekasi dalam rangka memberikan pemahaman dan pembekalan kepada 70 orang anggota Pantarlih Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Giat tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024

Acara tersebut digelar diaula kantor Desa Lubang Buaya, yang dihadiri oleh Kades Lubang Buaya dan juga Ketua BPD beserta Sekdes, diikuti PPK, PPS dan juga seluruh Anggota Petugas Pemuktahiran Data Pemilu (PANTARLIH-red). Yang mana acara tersebut dibimbing langsung oleh narasumber dari BAWASLU Alip Widada,SH, MH sebagai anggota Bawaslu Bidang Sengketa Kab.Bekasi beserta Ketua umum BHPD H.Ulung Purnama, SH,MH, mengenai persolan hukum pemilu dan problematika persoalan hukum di Masyarakat, Sabtu (11/3).

Dalam Sambutannya, Kades Lubang Buaya Yusup Maulana kepada anggota Pantarlih menyampaikan, “Hari ini kita telah mengundang Tim BHPD yang diketuai oleh H.Ulung Purnama,SH, MH beserta degan anggota BAWASLU Kab.Bekasi Alip Widada,SH,MH, untuk memberikan pembekalan mengenai aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang mana nantinya pembekalan ini sangatlah penting bagi seluruh anggota Pantarlih yang melaksanakan tugasnya di desa Lubang Buaya”, terang Kades Yusup Maulana.

Untuk itu kepada seluruh peserta yang hadir disini agar kiranya menyimak degan serius tentang apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, karena materi penyuluhan hukum kali ini adalah mengenai pencegahan dan pengawasan serta penindakan dalam penyelesaian sengketa pemilu agar kedepannya tidak ada permasalahan hukum dalam Pencoklitan data, ringkasnya.

Sementara itu, Alip Widada,SH,MH, yang ditunjuk menjadi narasumber dari BAWASLU Kab Bekasi mengatakan bahwa, “Ini pertama kalinya BAWASLU mengikuti penyuluhan yang digelar ditingkat desa, artinya desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu ini merupakan desa pertama yang mengelar acara pembekalan mengenai aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024, serta bagaimana cara pencegahan dan pengawasan dalam penindakan sekaligus penyelesaian dalam sengketa pemilu nanti. Terang Alip Widada

Sementara banyak sekali, sambung Alip Widada, “Anggota Pantarlih beserta PPK dan PPS yang belum  paham tentang hal ini, untuk itu degan adanya penyuluhan seperti ini tentunya sangatlah penting, sebab ini menyangkut hajat besar dalam menggelar pesta demokrasi, sehingga bagi siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaannya bisa bekerja secara profesional dan harus mau mengikuti aturan serta tata tertib dalam administrasi. Ujarnya

Maka dari itu, Bawaslu Kab.Bekasi meminta KPU Kabupaten Bekasi untuk mematuhi empat prinsip rekrutmen Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH).

“Keempat prinsip tersebut yakni patuh terhadap aspek kedisiplinan (tepat waktu), integritas, netralitas dan profesionalitas”.

Hal ini dinilai perlu, agar tahapan dan mekanisme pembentukan Pantarlih haruslah sesuai dengan ketentuan  peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk memastikan terwujudnya sistem pemutakhiran daftar pemilih berkualitas maka rekrutmen Pantarlih harus patuh terhadap aspek kedisiplinan (tepat waktu), integritas, netralitas dan profesionalitas,” ujar Alip Widada, SH, MH anggota Bawaslu Kab.Bekasi Deviasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.

Karena tanggung jawab sebagai anggota Pantarlih itu tidaklah mudah, untuk itu ketika sedang melaksanakan tugasnya nanti tidak boleh ada yang mengunakan joki dan harus bisa dikerjakan oleh kita sendiri, karena kita sebagai anggota Pantarlih dipilih dan dipercaya untuk menjalankan tugas mulia, hal ini tentu akan menjadi catatan sejarah buat kita dikemudian hari dimana kita dipercaya sebagai pelaksana / petugas di pemilu 2024 dan tentunya kita harus berbangga diri dalam menjalani profesi kita ini. Kata Alip Widada

Dikesempatan yang sama, H.Ulung Purnama, SH, MH sebagai narasumber dari sisi hukum menambahkan bahwa, ” Celah hukum dalam proses pemilu  sudah pasti ada, untuk itu kita harus paham betul degan tugas yang kita emban sebagai petugas Pantarlih, “Salah satu kunci kesempurnaan dari data pemilih adalah dengan Pantarlih yang bekerja sesuai dengan prosedur dan profesional,” terang Ulung Purnama

Ia menyebutkan, pemutakhiran data pemilih dapat menjadi permasalahan dikemudian hari, sehingga segala bentuk kendala untuk setiap persoalan harus dicermati betul secara baik sehingga dikemudian hari tidak muncul persoalan hukum, daftar pemilih ini selalu menjadi penyebab utama dalam pagelaran pesta demokrasi yang digelar per lima tahun sekali, dan lagi-lagi masalah seperti ini selalu saja muncul kembali. Nah jika demikian, lantas siapa yang pantas disalahkan? dan pastinya Pantarlih yang selalu dituding sebagai penyebabnya, karena dianggap tidak melakukan tugasnya secara profesional. “Untuk itu bekerjalah dengan sepenuh hati dalam mengemban tugas mulia untuk menjadi Pantarlih”. Pungkas Ulung Purnama, SH, MH. (Sep/122d)