KABUPATEN BEKASI – Inforayanews.co.id, – Program e-warong menyediakan bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial agar tepat langsung ke sasaran KPM dan meminimalisir adanya kecurangan.

Dan syarat untuk menjadi e-Warong sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 yang intinya penetapan e-Warong sepenuhnya kewenangan Bank penyalur.

Dalam hal ini Bank BNI dengan berbagai pertimbangan di antaranya, memiliki kemampuan reputasi dan kredibilitas di wilayah operasionalnya serta lulus proses uji tuntas.

Serta memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap. Menjual harga telur dan beras sesuai harga pasar serta pemasoknya dan hal lainnya.

e-Warong tidak bisa dikelola oleh BUMN (BUMD), BUMDes, Toko Tani Indonesia, ASN, Pegawai Himbara dan Tenaga Pelaksana BNPT.

Untuk ASN dan Tenaga Pelaksana BPNT (karangtaruna-red) tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT.

Dikaitkan pula dengan Aturan Permensos No.20 Thn 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan (3)

Namun yang terjadi Dugaan Agen e-Warong Susanti dengan No ID BNI 311198887 di Jl. Industri Cikarang Desa Cikarang Kota kecamatan Cikarang Utara sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dan ternyata istri dari pejabat PNS Kab.Bekasi, Jawa Barat, berinisial M yang menjabat sebagai Kasie di Dinsos Kab.Bekasi.

Adanya pelanggaran aturan Pedoman Umum BPNT thn 2019 dan Permensos No.20 thn 2019 pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (2) dan (3) terlihat jelas saat mengidentifikasi e-Warong asal-asalan dan bukan warung binaan dari kemensos dan toko klontong yang aktif/buka setiap hari.

Kuat dugaan adanya kongkalingkong antara TKSK, PSM dan istri pejabat dinsos (agen e-warong) tersebut dengan melakukan pembiaran e-Waroeng Susanti tetap berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Dimungkinkan dugaan adanya konspirasi dalam hal penyaluran dan penyediaan bahan dari pihak ketiga seperti yang dikatakan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin provinsi Jabar, Ir.Hj.Marwini,MT, bahwa E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (judul: regulasi penetapan e-warong dan rekrutmen tenaga pelaksana TKSK. terbit:(Inforayanews.co.id , 18/9/2021-red)

Oknum M menjabat sebagai kasie Dinsos Kabupaten Bekasi dan istrinya Susanti Agen e-Warong sudah berjalan kurang lebih selama 3 tahun dengan alasan tidak mengetahui dan seperti ada yang ditutupi.

Saat dikonfirmasi Rabu, 15 September 2021, M pejabat kasie di Dinsos Kabupaten Bekasi kepada media mengatakan, “Iya, susanti istri saya dan saya sudah sarankan istri saya untuk berhenti menjadi agen e-Warong”.

“Setau saya istri saya diajukan oleh TKSK bang, khan istri saya karang taruna juga, silahkan klo emang mau diganti.” ujar M dengan nada datar.

Sementara itu Saat, Agil selaku ketua TKSK Kecamatan Cikarang Utara saat dikonfirmasi media tidak merespon dengan baik, diduga seperti ada yang ditutupi.

terpisah, SekdinSos Kab.Bekasi, H.Kustanto saat di konfirmasi media melalui telepon celluler pada hari Rabu (15/9/3021) mengatakan, “Tidak boleh ada orang dinas (PNS-red) ataupun saudaranya menjadi e-Warong, namun sejauh ini Dinas Sosial tidak tau menahu dan kalaupun saya tau ada salah satu oknum Istri dari pejabat Dinsos yang kedapatan membuka e-Warong harus di berhentikan segera”, Tegasnya.

Lanjutnya, “saya akan koordinasikan dulu dengan Kepala Dinas (Kadis-red) mengenai hal ini, saya mohon jangan dulu dinaikin beritanya ya bang”. Pinta Sekdinsos.

Setelah itu media melakukan penelusuran ke salah satu warga penerima KPM di Cikarang Kota yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, “Saya ambil barang di Kp.Jati bang tepatnya di Hj.Mirah dan bukan di depan (Jl. Industri-red) yang sesuai dengan alamat e-warong tersebut, bang”. ungkapnya kepada media

Sementara itu, Ketua LSM Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarkat Daerah (LPPMD-red) Jawa Barat Daeng Karaeng, Mhk, sabtu (18/9/2021) kepada media menyatakan, “Sebagai sosial kontrol tentu hal ini menjadi temuan baru di Kab.Bekasi, kerena hal ini sangat bertentangan dengan aturan, “Ko bisa e-warong atas nama ibu (susanti-red) bisa di izinkan sementara dia adalah istri dari pejabat dinsos, sehingga kuat dugaan adanya konspirasi dalam hal penyaluran dan penyediaan barang, bahkan disinyalir adanya Gratifikasi dan Nepotisme”, Ujarnya.

Lanjut Ketua Daeng, “Untuk itu harus di usut sampai tuntas, biar Bekasi bersih dari KKN, namun jika hal ini tetap dibiarkan, maka pemerintah dianggap telah membohongi masyarakat dalam hal program pembagian bansos, dan kami menduga pejabat Dinsos ikut bermain”. pungkas Ketua Daeng dengan nada kesal.

“Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang tidak mengatur secara tegas larangan bagi PNS untuk berwirausaha. Padahal, dalam peraturan sebelumnya yakni Pasal 3 PP No. 30 tahun 1980 secara eksplisit diatur bahwa PNS dilarang melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku jabatan eselon, Terangnya.

Sementara itu, lanjut Daeng ,” PNS golongan ruang III/d ke bawah, serta isteri dari PNS wajib mendapat izin tertulis dari atasannya apabila memiliki kegiatan usaha. Atasannya tersebut dapat menolak permintaan izin atau persetujuan yang dimaksud apabila pemberian izin atau persetujuan itu akan mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas dari yang bersangkutan atau dapat merusak nama baik instansinya”, Tandasnya.(red)

32 thoughts on “Ditemukannya E-warong Milik Istri Dari Pejabat Dinsos , Inilah Tanggapan Dari Sekdinsos Dan ketua LSM LPPMD Jawa Barat”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!